Panglima TNI Jenderal Moeldoko perintahkan mencegah masuknya kapal pengungsi Rohingya ke daratan Indonesia, dengan dalih "demi menghindari terjadinya eksodus dan permasalahan sosial".
"Diusahakan tidak masuk ke wilayah kita, agar tak memunculkan persoalan sosial. Itu tugas panglima," katanya di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Ia mengungkapkan, ada tim khusus yang bertugas berpatroli di sepanjang Selat Malaka untuk menghadang kapal Rohingya yang berusaha masuk ke perairan Indonesia.
"Cukup banyak yang berusaha masuk. Kalau kita buka, akan ada eksodus ke sini. Kami jalankan patroli perbatasan laut, udara dan darat," ungkap dia.
Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan bantuan selama para pengungsi itu melewati Selat Malaka. Seperti makanan, minuman atau kebutuhan untuk bertahan hidup.
"Kalau ada kesulitan di laut, maka wajib kita bantu. Kalau ada sulit air atau makanan kita bantu karena ini terkait kemanusiaan," tuturnya.
Pada Minggu 10 Mei 2015 terdapat 582 orang Rohingya yang masuk ke Aceh. Pada Jum'at (15/5) sekitar 794 para pengungsi Rohingya kembali ditemukan nelayan Aceh terdampar di Perairan Langsa dalam keadaan sakit dan kelaparan.
Meskipun bukan negara yang meratifikasi perjanjian Konvensi Tentang Pengungsi, namun Indonesia menerima prinsip non-refoulement atau praktik tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka bertanggung jawab untuk sasaran penganiayaan.
Atas prinsip tersebut, Indonesia memberikan shelter atau penampungan atas para pengungsi. Selain pemerintah akan memberikan makanan kepada mereka.
"Yang tidak kita lakukan, menaikkan mereka ke kapal dan mendorong ke laut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, pada Rabu 13 Mei.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar