Pemerintah berencana akan menggelar rapat untuk menangani pengungsi Rohingya dan Bangladesh pada awal pekan ini, atau dua minggu setelah rombongan pertama tiba di Aceh.
Jumlah pengungsi Rohingya dan Bangladesh mencapai 1.759 orang, dan sesuai kesepakatan dengan menteri luar negeri Malaysia, Indonesia siap menampung sebagian dari pengungsi dan migran yang diperkirakan masih berada di laut.
Tetapi sejauh ini, rincian penampungan selama satu tahun ke depan belum ditentukan dan baru akan dibahas dalam rapat besar, seperti disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
"Ada meeting antarkementerian antara lain Menkopolhukam, TNI, Kemenlu serta dari pemerintah daerah dan juga Kementerian Sosial untuk bisa membahas tempat penampungan sementara, dan rencana kita untuk membantu kapal-kapal yang masih ada di laut dan terutama yang ada di perairan Indonesia," jelas Arrmanatha.
Arrmanatha mengatakan dalam rapat tersebut juga akan dibahas bagaimana lembaga internasional dapat membantu Indonesia untuk menangani pengungsi.
Penempatan pengungsi
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan hal penting yang perlu dilakukan adalah membuat payung hukum seperti Perpres untuk melaksanakan kebijakan menampung sementara pengungsi.
"Bisa disebar ke beberapa daerah, dan walaupun di cover APBN tetapi pemerintah daerah pasti akan terlibat dan kalau dikonsentrasikan ke satu daerah saja, maka dalam Perpres itu pemerintah bisa saja menunjuk sejumlah daerah untuk membangun rumah detensi tersebut,” jelas Mahfud.
Mahfudz mengatakan sejumlah rumah detensi dan lokasi di Pulau Sumatra dapat menjadi lokasi ideal untuk penampungan sementara sebelum ditempatkan ke negara lain.
Penampungan itu terutama diperlukan bagi pengungsi Rohingya -yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dan yang melarikan diri dari penindasan di sana.
Migran Bangladesh dipulangkan
Jumlah pengungsi di Aceh mencapai 1.759 orang, lebih dari separuhnya yaitu 1.062 berasal dari etnis Rohingya Myanmar dan 720 di antaranya merupakan pendatang asal Bangladesh.
Dalam rapat bersama Kementerian sosial dengan Pemda Aceh, UNHCR, IOM, BNPB, dan sejumlah NGO di Pendopo Kota Langsa pada Minggu (24/5) disepakati bahwa warga Bangladesh akan dipulangkan dan mulai pekan depan akan dipindahkan dari Aceh ke tempat penampungan sementara di Medan.
Sebelumnya, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Md Nazmul Quaunine, telah mengunjungi dua lokasi pengungsian di Aceh Utara dan Langsa dan menyatakan akan memulangkan warganya setelah melewati proses identifikasi.
Tetapi reaksi beragam disampaikan beberapa migran Bangladesh di Aceh kepada BBC Indonesia tentang rencana tersebut.
"Saya mau saja dipulangkan ke kampung kalau pemerintah Bangladesh membiayai," jelas Mohamad Mizan (35) pengungsi Bangladesh di Bireum Bayeun, Aceh Timur.
Sementara pengungsi Bangladesh yang berada di lokasi pengungsian di Kuala Langsa, Mohamad Malik mengaku tak ingin kembali ke negara asalnya.
"Di sana tidak ada pekerjaan, saya tak mau kembali ke Bangladesh," jelas Malik dalam bahasa Melayu.
Kedatangan hampir 1.800 pengungsi dalam kurun waktu kurang dari dua minggu sempat memunculkan kembali wacana menempatkan pengungsi di satu pulau khusus, seperti ketika Indonesia menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang pada tahun 1970-an.
Tetapi penentuan lokasi diperkirakan memakan waktu lama karena melewati beberapa proses sedangkan pemerintah daerah yang saat ini menampung pengungsi mengharapkan segera ada solusi.
BBC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar