Komisi PBB untuk Keseteraan Perempuan menyetujui sebuah resolusi yang mengecam pendudukan ilegal oleh Israel terhadap wilayah Palestina. Pendudukan Israel itu telah membuat para wanita Palestina sengsara karena tidak memiliki masa depan yang jelas.
Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor mengecam resolusi itu. Dia menuntut bukti lebih lanjut atas tuduhan yang dia anggap bias.
Resolusi tersebut disponsori oleh Palestina dan Afrika Selatan. Resolusi mendapat dukungan 27 negara dan ditentang dua negara. Sedangkan 13 negara lainnya memilih abstain.
Dua negara yang menentang resolusi itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Sedangkan belasan negara yang abstain adalah para anggota Uni Eropa. Komisi itu juga menetapkan bahwa tahun 2030 sebagai tahun target pencapaian kesetaraan gender.
“Resolusi ini menekankan pencapaian kesetaraan dan menegaskan kembali bahwa pendudukan Israel masih menjadi kendala utama bagi wanita Palestina yang berkaitan dengan masa depan, kemandirian dan integrasi mereka dalam pengembangan masyarakat Palestina,” bunyi resolusi PBB itu, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (21/3/2015).
“(Resolusi) ini menyerukan masyarakat internasional untuk terus memberikan bantuan yang mendesak dan pelayanan yang dibutuhkan guna meringankan krisis kemanusiaan mengerikan yang dihadapi oleh perempuan Palestina dan keluarga mereka,” lanjut bunyi resolusi itu.
Komisi PBB tersebut juga mengutuk perang Hamas dan Israel pada Juli-Agustus 2014 lalu di Jalur Gaza yang menewaskan ribuan orang, termasuk ratusan perempuan dan anak gadis Palestina.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar