Pemerintah Jokowi-JK belum menjelaskan secara detail aliran dana yang mengalir untuk membantu para pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang kini terdampar di berbagai lokasi di Aceh.
"Dana (bantuan) ada, negara ini tidak miskin-miskin amat," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/5).
JK enggan merinci detail bantuan tersebut, beralasan bahwa dalam konteks kemanusiaan maka selalu akan dana yang mengalir untuk membantu siapapun. Dia hanya meyakinkan bahwa dunia internasional tidak akan membiarkan Indonesia sendiri dan akan turut membantu.
Di lain kesempatan, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mengatakan saat ini sudah ada dana yang terkumpul kurang dari Rp1 miliar.
Zaini Abdullah menegaskan dana bantuan kemanusiaan yang mengalir kepada sekitar 1.800 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar dan warga Bangladesh bukan berasal dari Pemerintah pusat atau Anggaran penerimaan dan belanja Aceh (APBA).
Diwawacara secara terpisah, Deputi Setwapres Kajian Politik, Dewi Fortuna Anwar, menjelaskan pengaturan kebijakan terkait bantuan untuk Rohingya akan koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Luar Negeri.
"Jadi akan ada instruksi kepada kementerian tersebut," kata dia.
Datang dalam beberapa gelombang, saat ini sudah terdapat sekitar 1.700 warga Rohingya dan Bangladesh di Aceh. Mereka tinggal di berbagai tempat penampungan di Aceh dan menerima bantuan dari warga sekitar.
Sementara itu, setelah pertemuan Indonesia, Malaysia dan Thailand di Putrajaya pada Rabu (20/5), Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung para pengungsi Rohingya selama setahun dan dalam kurun waktu itu akan secara bertahap merepatriasi mereka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar