Bahu membahu masyarakat Aceh dan lembaga kemanusiaan tanpa dana bantuan pemerintah secara swadaya membantu muslim Rohingya yang terdampar sejak sepekan silam.
Kini pemerintah pusat di Jakarta, mengatakan untuk menangani pengungsi Rohingya yang ditampung di wilayah Aceh Timur, Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemerintah saat ini bisa menangani pengungsi tersebut sehingga belum butuh untuk meminta bantuan negara lain.
"Kalau soal Rohingya kita belum membutuhkan bantuan negara lain. Kita sanggup kok," kata JK saat mendarat di Bandara Soekarno Hatta usai kunjungan dari Jepang, Jumat (22/5/2015).
Ia mengatakan sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa dan gubernur di Aceh dan sekitarnya untuk membantu pengungsi Rohingya.
Soal wacana untuk menyediakan pulau khusus untuk pengungsi Rohingya, JK mengatakan saat ini belum ada opsi itu. Menurutnya jumlah pengungsi Rohingya belum membutuhkan pulau khusus untuk tinggal.
"Kalau jumlahnya besar iya, kalau kecil, (kalau jumlah pengungsi) seribu nggak perlu," terangnya.
Ia menjelaskan penyediaan pulau itu bisa saja dilakukan jika pengungsi dalam jumlah besar seperti pengungsi Vietnam tahun 1979 - 1996 yang ditampung di pulau Galang, sebelah selatan pulau Batam, Kep. Riau.
Di pulau itu, Indonesia bersama UNHCR membangun sejumlah fasilitas seperti klinik, kantor perwakilan PBB, tempat pendidikan untuk anak-anak, tempat ibadah hingga makam bagi pengungsi yang meninggal.
Saat itu, pengungsi Vietnam ditempatkan di pulau Galang karena dibutuhkan waktu 17 tahun untuk diproses hingga akhirnya ditutup tahun 1997. Berbeda dengan pengungsi Vietnam yang homogen, pengungsi Rohingya kali ini beragam dan harus dipikrkan latar budaya dan potensi konflik yang bisa saja terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar