Perempuan Tangguh Pahlawan Tiga Zaman, Malahayati

Perempuan itu berteriak lantang dari atas kapal. Suaranya beradu nyaring dengan gelegar meriam. Tegas. Memberi komando kepada pasukan perempuan di palagan perang.

Pada masa kejayaan Aceh, akhir abad 15 masehi, Aceh melahirkan seorang tokoh wanita tangguh, bernama Keumalahayati, ia lebih terkenal dengan sebutan Malahayati. Adapun nama Keumala dalam bahasa Aceh itu sama dengan Keumala yang berarti sebuah batu yang indah dan bercahaya.

Berdasarkan sebuah manuskrip yang tersimpan di University Kebangsaan Malaysia din berangka tahun 1254 H atau sekitar tahun 1875 M, Keumalahayati berasal dari kalangan bangsawan Aceh, dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu.

Dia adalah muslimah pertama dunia yang menjadi laksamana di zaman pelayaran modern. Saat sebagian besar rakyat negeri ini belum memikirkan emansipasi, dia sudah mendobrak batas-batas gender yang baru dibincangkan kemudian.

Nama Malahayati mudah ditemukan di literatur Barat maupun China. Di Indonesia, dia memang tidak sepopuler Cut Nyak Dien, namun oleh peneliti barat, Malahayati disejajarkan dengan Semiramis, Permaisuri Raja Babilonia dan Katherina II, Kaisar Rusia.

Ia hidup di masa Kerajaan Atjeh Darussalam dipimpin oleh Sultan Alaiddin Ali Riayat Syah IV yang memerintah antara tahun 1589-1604 M.

Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539 M. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M), yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. (Rusdi Sufi, 1994 : 30-33).

Jika dilihat dari silsilah Keumalahayati dapat dipastikan bahwa dirinya berasal dari darah biru, yang merupakan keluarga bangsawan Istana. Ayah dan kakeknya Malahayati pernah menjadi Laksamana Angkatan Laut, sehingga jiwa bahari yang dimiliki oleh ayah dan kakeknya sangat berpengaruh pada perkembangan pribadinya, seperti kata pepatah, "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya".

Oleh karena sang ayah dan kakeknya seorang Panglima angkatan Laut, maka jiwa bahari tersebut dapat diwarisi oleh Malahayati. Kendatipun dirinya hanya seorang wanita, ia juga ingin menjadi seorang pelaut yang gagah berani seperti ayah dan kakeknya.

Malahayati pada awalnya adalah dipercaya sebagai kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana. Karir militernya menanjak setelah kesuksesannya “menghajar” kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Cornelis de Houtman yang terkenal kejam. Bahkan Cornelis de Houtman tewas ditangan Malahayati pada pertempuran satu lawan satu di geladak kapal pada 11 September 1599.

Masa Gadis

Pada masa Malahayati masih gadis remaja, Kerajaan Aceh telah memiliki Akademi Militer yang bernama Mahad Baitul Maqdis, yang terdiri dari jurusan Angkatan Darat dan Laut, dengan para instrukturnya sebagian berasal dari Turki.



Sebagai anak seorang Panglima Angkatan Laut, Keumalahayati mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan yang ia inginkan. Setelah melalui pendidikan agama di meunasah, dan dayah.

Malahayati berniat mengikuti karir ayahnya yang pada waktu itu telah menjadi Laksamana. Sebagai seorang anak yang mewarisi darah bahari, Keumalahayati bercita-cita ingin menjadi pelaut yang tangguh. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pelaut, ia kemudian ikut mendaftarkan diri dalam penerimaan calon taruna di Akademi Militer Mahad Baitul Maqdis.

Cucu dari Laksamana Muhammad Said Syah ini terbilang istimewa. Keleluasaannya memilih jenjang pendidikan itu dilandasi atas kecerdasan yang dimiliki.

Berkat kecerdasan dan ketangkasannya, ia diterima sebagai siswa taruna akademi militer tersebut. Pendidikan militer pada tahun pertama dan kedua ia lalui dengan sangat baik, karena ternyata ia adalah seorang taruna wanita yang berprestasi sangat memuaskan.

Sebagai taruna yang cakap dan mempunyai prestasi yang sangat menonjol telah membuat la sangat dikenal di kalangan para taruna lainnya, termasuk juga para taruna yang setingkat lebih tinggi dari dirinya. Maka tidak mengherankan kalau banyak mahasiswa di Akademi Militer tersebut yang sayang padanya. 

Bahkan banyak pula yang telah tertambat hatinya pada wanita tersebut. Namun di antara sekian banyak taruna laki-laki yang jatuh cinta padanya, tidak ada yang berkenan di hatinya. la lebih mementingkan pendidikannya dari pada memikirkan hal-hal yang menurutnya belum saatnya untuk dilakukan.

Sebagai siswa yang berprestasi di Akademi Militer Mahad Baitul Maqdis, Keumala berhak memilih jurusan yang ia inginkan. Sebagai seorang anak yang mewarisi darah bahari, ia memilih jurusan Angkatan Laut. 

Maklum karena sejak kecil jiwa pelaut telah ditanam oleh ayah dan kakeknya. Dalam masa-masa pendidikan militernya, ia berhasil dengan mudah melahap semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh para instrukturnya.

Prestasi Malahayati tersebar di lingkungan istana. Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil pada masa pemerintahan 1589 M--1604 M mengangkat Malahayati sebagai komandan protokol Istana Darud-Dunia di Kesultanan Aceh Darussalam.

Jabatan ini menuntutnya piawai menguasai wawasan etika dan keprotokolan.

Pada suatu saat di Kampus Akademi Militer Mahad Baihil makdis tersebut, Keumala berkenalan dengan seorang calon perwira laut yang lebih senior dari dirinya. Perkenalan berlanjut hingga membuahkan benih-benih kasih sayang.

Keduanya akhirnya sepakat menjalin cinta. Setelah tamat pendidikan di Akademi Militer Mahad Baitul Maqdis, keduanya akhirya menikah sebagai suami-istri. Sayang, identitas suaminya tidak terlalu terungkap di berbagai manuskrip.

Suaminya disebutkan gugur di palagan Selat Malaka ketika melawan Portugis.

Pasukan Inong Balee (wanita janda)

Laksamana Keumalahayati

Setelah suaminya gugur, Malahayati memohon kepada Sultan al-Mukammil, raja Aceh yang berkuasa dari 1596-1604, untuk membentuk armada perang. Prajuritnya adalah para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka itu.

Gayung bersambut. Saat itu Kerajaan Aceh memang tengah meningkatkan keamanan karena gangguan Portugis. Usul membentuk armada dikabulkan, Malahayati diangkat jadi Panglima Armada Inong Balee atau Armada Perempuan Janda. 

Ia didaulat sebagai laksamana. Sejak itulah gelar laksamana angkatan laut perempuan pertama ia sandang.

Pasukan itu bermarkas di Teluk Lamreh Krueng Raya. Benteng Kuto Inong Balee dengan tinggi sekitar tiga meter dibangun. Lengkap dengan meriam. Sisa-sisa benteng itu kini masih bisa dilihat di Aceh.

Sebagai seorang laksamana angkatan laut, peran Malahayati sangat krusial. Debut pertempuran perdananya ialah melawan Portugis di perairan Selat Malaka.

Tak hanya menyusun pertahanan di darat. Pasukan Inong Balee dilengkapi seratus lebih kapal perang. Pasukan yang semula hanya 1000 orang, lama-lama bertambah hingga mencapai 2000 pasukan. Armada asing yang melintas di Selat Malaka pun menjadi gentar.

Tak jauh dari pangkalan militer tersebut, Malahayati juga membangun Benteng Inong Balee. Kekuatan armada pimpinan Malahayati terbilang luar biasa. Ini terbukti dengan sepak terjangnya selama mengawasi Pelabuhan Syahbandar.

Mata uang dan koin emas

John Davis, seorang berkebangsaan Inggris, nahkoda di sebuah kapal Belanda yang mengunjungi Kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi Laksamana. melaporkan, Kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai perlengkapan armada laut terdiri dari 100 buah kapal perang, diantaranya ada yang berkapasitas 400 - 500 penumpang. 

Pada saat Malahayati menjadi laksamana, komoditas ekonomi yang dihasilkan bumi dan laut Aceh dan daerah-daerah Semenanjung Melayu sangat melimpah ruah sehingga banyak digemari bangsa Barat seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Di antara komoditas andalan Aceh adalah lada dan rempah-rempah. 

Aceh begitu terbuka untuk bekerja sama dengan mereka, tetapi sayang bangsa-bangsa Barat yang rakus dan ingin menguasai komoditas yang bukan hak mereka dengan berbagai cara mulai dan trik halus seperti membuat perjanjian dagang sampai yang paling kasar menyerang Aceh. 

Pada saat itu, Aceh telah menggunakan uang resmi yang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan antar bangsa. Mata uang yang berbedar saat itu adalah ringgit dan dirham Aceh, rial cap meriam Portugis, ringgit cap matahari Jepang dan ringgit cap tongkat lnggeris. Uang yang diterbitkan Aceh terbuat dari tembaga, perak dan emas. 

Masa itu Kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Selain memiliki armada laut, di darat ada pasukan gajah. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan Aceh diberbagai tempat. Untuk menerbitkan uang ini, Aceh secara khusus mengundang ahli emas dan India dan ditempatkan di Kampung Pandee.

Membunuh Cornelis de Houtman

Cornelis De Houtman

Peran Malahayati berlangsung hingga masa perlawanan Belanda. Kekuatan Malahayati mendapat ujian pertamakalinya ketika terjadi kontak senjata antara Aceh dengan pihak Belanda. 

Pada tanggal 21 Juni 1599 saudagar Belanda datang di Aceh, mereka menggunakan kapal De Leeuw dan De Leeuwin. Dua kapal itu di bawah kendali dua orang bersaudara yakni Cornelis De Houtman dan Frederick De Houtman. 

Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang tiba di Indonesia. Pasukan ekspedisi dari Belanda itu yang baru saja selesai berperang dengan Kesultanan Banten.

Setibanya di Aceh, keduanya disambut dengan baik oleh Sultan di istana. Kedatangan dua orang bersaudara ini berhasil memikat Sultan sehingga Belanda diizinkan untuk melakukan perdagangan dengan Aceh sekaligus diizinkan untuk membuka kantor dagang di Aceh. 

Kerjasama ini dimanfaatkan Aceh untuk menyewa kapal-kapal Belanda yang akan digunakan untuk mengangkut pasukan ke Johor. Perjanjian sewa kapal itu ditandatangani tanggal 30 Juli 1599 dan direncanakan berangkat pada tanggal 11 September 1599. 

Namun sayang, menjelang keberangkatan pasukan Aceh ke Johor, pihak Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kapten kapal yang bernama J. Van. Hamskerek pun melarang pasukan Aceh naik ke atas kapal. Aceh tidak terima dengan perlakuan itu. 

Sebagian pasukan Aceh yang telah berada di atas kapal langsung marah dan mengamuk ketika Belanda menembaki beberapa pembesar Aceh yang masih berada di atas sampan termasuk kerabat sultan dan korban dan kedua belah pihak pun tidak bisa dihindari. 

Pertempuran antara pasukan Aceh dan Belanda di laut dilaporkan ke Sultan dan didengar Keumalahayati yang saat itu menjadi Panglima Pengawal lstana. Saat itu juga, Keumalahayati memberi komando pasukannya untuk berkumpul dan mengepung kantor perwakilan dagang Belanda. 

Di darat pun terjadi tembak-menembak antara pasukan Belanda dan anak buah Keumalahayati. Dalam waktu singkat pasukan Keumalahayati berhasil membuat pasukan Belanda menyerah setelah sebagian besar tewas di tangan anak buah Malahayati.

Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman sendiri tewas ditangan Malahayati dan beberapa anak buahnya juga terbunuh. Sedangkan Federick de Houtman ditawan selama dua tahun dan dijebloskan ketahanan kerajaan Aceh.

Namun ketika mereka hendak membakar kantor dan gudang Belanda, Sultan melarang dan atas komandan Malahayati rencana untuk membakar gedung itu batal dilakukan demi mentaati perintah Sultan.

Negosiator Ulung

Jacob Cornelisz. van Neck

Tak kapok, Pada 21 November 1600, Belanda mengirim pasukan ke Malaka. Kali ini di bawah komando Paulus van Caerden. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal-kapal yang penuh rempah-rempah di pantai Aceh. 

Juni tahun berikutnya, Malahayati berhasil menangkap Laksamana Belanda, Jacob van Neck, yang tengah berlayar di pantai Aceh. Setelah berbagai insiden, Belanda mengirim surat diplomatik dan memohon maaf kepada Kesultanan Aceh melalui utusan Maurits van Oranjesent.

Peristiwa terbunuhnya de Houtman penawanan  Jacob Cornelisz van Neck, sesuatu yang menggegerkan bangsa Eropa dan terutama Belanda sekaligus menunjukkan kewibawaan Keumala ketika Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Aceh.

Tak hanya sebagai laksamana, Malahayati ternyata juga merupakan sosok negosiator ulung.

Maurits van Oranje sent

Pada Agustus 1601, Malahayati memimpin Aceh untuk berunding dengan dua utusan Maurits van Oranje sent, Laksamana Laurens Bicker dan Gerard de Roy.



Mereka sepakat melakukan gencatan senjata. Belanda juga harus membayar 50 ribu gulden tersebut sebagai kompensasi penyerbuan yang dilakukan van Caerden.

Denda tersebut adalah buntut tindakan Paulus van Caerden ketika datang ke Aceh menggunakan dua kapal, menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatannya berupa lada, lalu pergi meninggalkan Aceh. 

Malahayati memerintahkan pasukannya bergerak ke laut mengejar Belanda. Dengan armada sampan dan perahu kecil mereka mengejar kapal Belanda yang ukurannya lebih besar. 

Untuk mempercepat laju kapalnya, Belanda membuang sauh agar kapal cepat melaju di laut dan bebas bergerak menghindari kejaran pasukan Keumalahayati menuju pulau Ceylon. Namun keduanya dapat dikejar dan akhirnya ditahan di Aceh. 

Sampai ke telinga Elizabeth I

Sepak terjang Malahayati sampai juga ke telinga Ratu Elizabeth, penguasa Inggris. Tak seperti Portugis dan Belanda, Negeri raksasa itu memilih cara damai dengan Aceh saat hendak melintas Selat Malaka. Pada Juni 1602, Ratu Elizabeth I memilih mengutus Sir James Lancaster ke Aceh.

Sultan memerintahkan Laksamana Keumalahayati untuk menyambut kedatangan orang-orang Inggris. Sumber wikipedia menyebutkan Sir James Lancaster bersama rombongan pertama kali mendarat di Aceh pada 5 Juni 1602.



Surat baik-baik dari Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh Lancaster untuk Sultan Aceh, membuka jalan bagi Inggris untuk menuju Jawa dan membuka pos dagang di Banten.



Ketika menyambut utusan Inggris. Laksamana Keumalahayati melaksanakan semua instruksi sultan dalam rangka penyambutan utusan Inggris yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. 

Sir James Lancaster

Ini dilakukan karena Laksamana Keumalahayati berpendapat bahwa bersahabat dengan Inggris Aceh akan mempunyai kekuatan dan bergaining yang lebih tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Portugis. 

Sir James Lancaster dan para pengiringnya disambut dengan jamuan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah pada malam hari.  Selama di Aceh, Malahayati memberikan perlindungan penuh bagi utusan Inggris. 

Ini dibuktikan dengan kedatangan Keumalahayati di tempat penginapan Sir Lancaster pada sore hari pada pertama kedatangannya setelah pagi harinya didatangi seorang utusan yang menyampaikan surat khusus dari sultan.

Kedatangan Malahayati ke penginapan Sir Lancaster untuk memberi tanda mata berupa zamrud. Di samping itu, Malahayati juga membawa kabar penting tentang kedatangan 20 armada Portugis di Malaka dan akan ke perairan Aceh. 

Perempuan pemberani ini memberi saran kepada utusan Ratu Elizabeth agar segera meninggalkan Aceh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lancaster ingin tetap bertahan di Aceh namun Laksamana meyakinkan bahwa Portugis akan menimbulkan bencana jika Lancaster tetap di Aceh karena Portugis juga mengincar perdagangan dengan Aceh terutama lada namun belum mendapatkan izin dan Sultan Sayid Mukammil. 

Malahayati menjanjikan, jika Lancaster mau meninggalkan Aceh saat itu, ia berjanji akan menahan Portugis di perairan Aceh selama 10 hari agar tidak bisa mengejar utusan Ratu Elizabeth itu. Setelah mendapat jaminan keamanan akhirnya Lancaster bersama rombongan meninggalkan Aceh pada malam itu juga untuk segera kembali ke Inggris. 

Keberhasilan menempuh jalan damai ini membuat James Lancaster dianugerahi gelar bangsawan sepulangnya ia ke Inggris.

Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksama adalah ketika ia mengirim tiga utusan ke Belanda, yaitu Abdoelhamid, Sri Muhammad dan Mir Hasan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari negara/kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Eropa.



Rombongan duta Aceh itu tiba pada Agustus 1602, tapi pada 9 Agustus Abdul Hamid sendiri meninggal dunia di negeri Eropa dan dimakamkan diperkarangan gereja St Pieter di Middelburg, Zeeland.

Tahun 1602, Abdul Hamid beserta rombongan tiba di Belanda.

Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang menyerbu Kreung Raya Aceh pada Juni 1606. Sejumloah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Portugis itu. 

Dia kemudian dimakamkan di lereng Bukit Lamkuta, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 kilometer dari Banda Aceh.

Malahayati sungguh melegenda. Banyak cacatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketiga itu diakui oleh negara Eropa, Arab, Cina dan India. Namanya saat ini dipakai untuk jalan, rumah sakit, universitas di Pulau Sumatera, hingga kapal perang TNI Angakatan Laut. 

Di bawah Sultan Iskandar Muda (1607 M--1636 M), Aceh mencapai puncak kejayaannya bersama Laksamana Keumalahayati, sang pahlawan wanita tiga zaman.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Menguak Perintah Pembunuhan 300 Tokoh Aceh

Oleh : Iskandar Norman

Les hitam terhadap 300 tokoh Aceh, yang berencana dibunuh, serta sikap Soekarno yang ingkar janji menjadi alasan Tgk Muhammad Daoed Beureuh untuk memberontak terhadap Jakarta.

Menulis soal pemberontakan di Aceh, tak lekang dari pemberontakan DI/TII. Aceh yang awalnya begitu setia terhadap Republik Indonesia, tiba-tiba menjadi begitu berang, ketika Tgk Muhammad Daud Beureueh, mantan Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, merasa dikhianati oleh Presiden Soekarno. Janji yang tak ditepati menjadi alasan utama Daud Beureueh memberontak.

Sejarawan Belanda, Cornelis Van Dijk, menyebutkan. Kekecewaan Daud Beureueh semakin memuncak, ketika sebuah dokumen rahasia dari Jakarta yang disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo melalui Jaksa Tingi Sunarjo yang membawa dokumen itu ke Medan. Ada pula yang menyebutkan dokumen rahasia itu “warisan” dari kabinet Sukiman.

Isinya, Jakarta berencana membunuh 300 tokoh penting Aceh—ada juga yang menyebut 190 tokoh—melalui sebuah operasi rahasia. Yang disebut sebagai les hitam. Keputusan ini diambil setelah Jakarta memastikan bahwa Aceh akan menggelar sebuah pemberontakan. Tapi sampai kini tak ada yang bisa memastikan keberadaan dokumen tersebut.

Sejarawan Belanda lainnya, B.J.Boland, dalam bukunya “The Struggle of Islam in Modern Indonesia”, menyebutkan sebetulnya surat itu tak pernah ada.



“Desas-desus itu di embuskan oleh politikus sayap kiri di Jakarta untuk menghantam gerakan Islam di Aceh,” katanya. Secara tersirat Van Dijk menduga dokumen itu ada. “Daftar nama itu barangkali sengaja dibocorkan dengan tujuan tertentu. Orang Aceh terkemuka merasa mereka mungkin akan ditangkap dan, karena itu, memutuskan lari ke gunung,” kata Van Dijk. Tapi Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam rapat paripurna DPR pada 2 November 1953 menyangkal telah menyusun daftar itu.

Rumor tentang rencana pembunuhan itu membuat pemberontakan Darul Islam di Aceh menemukan momentumnya. Aktivis Darul Islam langsung pasang kuda-kuda. Teungku Daud Beureueh, salah satu orang yang disasar oleh dokumen tersebut, segera mengacungkan kapak perang.



“Les hitam adalah bukti yang menimbulkan kecurigaan kita bahwa pencetus peristiwa berdarah itu adalah permainan lawan-lawan politik Teungku Daud Beureueh untuk menghancurkan beliau dan kawan-kawan,” kata Nur el-ibrahimy, menantu Beureueh sekaligus saksi sejarah Aceh.

Setelah itu, sembilan tahun Daud Beureueh memimpin sebuah gerakan perlawanan dengan bendera Darul Islam. Gerakan itu menjadi pembuka kisah perlawanan Aceh pasca-era kolonial dan memunculkan Daud Beureueh, tokoh besar yang sulit dilupakan sejarah.

“Les hitam” bukan satu-satunya alasan mengapa peristiwa itu ada. Membela Republik di masa perjuangan kemerdekaan, Daud Beureueh merasa dikhianati Sukarno. Divisi X TNI di Aceh dibubarkan dan pada 23 Januari 1951 status provinsi bagi Aceh dicabut. Ada yang menyebut kabinet Natsir yang melakukannya. Tapi ada yang berpendapat itu hasil kabinet sebelumnya. Apa pun, yang terang Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.

Van Dijk bercerita. Dua hari setelah keputusan itu diambil, pemerintah Jakarta melantik Abdul Hakim menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan Medan sebagai ibu kota pemerintahan. Beureueh, yang saat itu adalah gubernur jenderal yang meliputi kawasan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, bahkan tak tahu perihal pengangkatan gubernur baru tersebut.



“Semua surat yang dialamatkan ke residen koordinator dikembalikan ke Medan tanpa dibuka atas perintah Daud Beureueh,” tulis Van Dijk.

Selain itu, Aceh juga sudah lama merasa dipinggirkan penguasa Republik. Ekonomi rakyat tak diperhatikan, pendidikan morat-marit, dan Jakarta dalam pandangan Beureueh hanya sibuk bertikai dalam sistem politik parlementer. Dan yang terpenting, status otonomi khusus, yang memungkinkan Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan asas Islam tak kunjung dipenuhi Soekarno.

Dalam usahanya memberontak terhadap Jakarta, Daod Beureuh menjalin hubungan Kartosoewirjo, pemimpin DI/TII di Jawa Barat, yang lebih dulu mengibarkan bendera perang. Tak jelas benar siapa yang lebih dulu “membuka kata” untuk sebuah kongsi yang bersejarah ini.

Menurut sebuah dokumen rahasia yang belakangan terungkap, Beureueh dan orang kepercayaannya, Amir Husin al-Mujahid, pernah berunding dengan Karto di Bandung pada 13 Maret 1953. Utusan Karto, Mustafa Rasyid, pernah pula dikirim ke Aceh untuk membicarakan hal yang sama. Mustafa ditangap tentara Indonesia ketika kembali ke Jawa pada Mei 1953.

Kemarahan Beureueh ini mendapat dukungan publik Aceh. Dalam kongres ulama Aceh di Medan, yang dilanjutkan dengan kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)—lembaga yang dipimpin oleh Beureueh—di Langsa, April 1953, menggumpallah itikad melawan Jakarta. Orang-orang Jawa dan Medan mereka sebut sebagai “kafir yang akan merebut Aceh”. Sukarno mereka sebut sebagai presiden yang hanya akan memajukan agama Hindu.

Puncaknya adalah maklumat perang yang ditulis Beureueh pada September 1953.



“Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarya, lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh,” demikian bunyi makmulat yang dikirim hingga ke desa-desa.

Jakarta bukan tak bergerak. Sebelum tentara dikirim, Sukarnolah yang mendatangi Aceh untuk mendinginkin suasana. Tapi, seperti kunjungannya pada 1951, kunjungan menjelang perang berkobar itu disambut dingin. Pengamat politik Herbert Feith dalam artikelnya di jurnal Pacific Affairs pada 1963 mencatat betapa Sukarno tak berdaya disambut poster-poster antipresiden.



“Kami cinta presiden tapi lebih cinta agama,” begitu bunyi salah satu poster.

Wakil Presiden Hatta, yang punya latar belakang keislaman, relatif lebih berhasil. Dalam kunjungan pada Juli 1953, ia berhasil berunding dengan Beureueh dan pulang ke Jakarta dengan keyakinan bisa mengatasi keadaan. Tak seperti Sukarno, Hatta adalah orang yang sejak awal percaya bahwa pemberontakan daerah hanya bisa diatasi dengan menerapkan otonomi khusus dan federalisme.

Tapi Hatta justru dikepung oleh kritik politikus sekuler, terutama PKI. Hatta dianggap ceroboh karena telah menggunakan pengaruhnya kepada Perdana Menteri Wilopo sehingga pemerintah tak mengambil tindakan apaapa menghadapi Aceh hingga 1953. Pertempuran akhirnya memang tak terhindarkan di Aceh. Dan Daud Beureueh berdiri dalam pusaran konflik yang berkepanjangan.

Dilahirkan di Beureueh, Sigli, pada 1898, Muhammad Daud adalah lelaki yang tak pernah mengenal sekolah formal. Ia mengecap pendidikan di beberapa pesantren di Sigli. Salah satunya milik Teungku Muhammad Hamid— orang tua Farhan Hamid, anggota DPR asal Partai Amanat Nasional. Pada usia 33 tahun, Daud mendirikan Madrasah Sa’adah Abadiah di Blang Paseh, Sigli.

Daud adalah ulama yang disegani. Majalah Indonesia Merdeka dalam terbitannya

pada 1 Oktober 1953 menulis betapa Daud Beureueh bisa “menyihir” orang dalam ceramahnya yang berjam-jam di masjid. Tak hanya memukau, Daud tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang meninggalkan akidah Islam.



“Lidah Teungku Daud sangat enteng mengeluarkan vonis haram dan kafir kepada orang yang tak disukainya ketika ia berkhotbah di masjid, dalam rapat, atau di mana saja tempat yang dianggapnya perlu,” tulis Indonesia Merdeka.

Karena karismanya itu, Beureueh dipercaya memimpin tentara Indonesia dalam pertempuran melawan Belanda. Beureueh juga menjadi orang yang bisa menyatukan laskar-laskar perang di Aceh ketika mereka hendak digabungkan menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRl). Itulah sebabnya, meski ia tak mengenal sekolah, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi gubernur militer dengan pangkat jenderal mayor tituler.

Tapi Daud Beureuh bukankah tokoh tanpa kontroversi. Salah satu yang terpenting adalah kiprahnya dalam PUSA—lembaga yang didirikannya pada 1939 ter utama kaitannya dengan kaum uleebalang yang didukung pemerintah Belanda. Telah lama sebetulnya ada hubungan yang tak harmonis antara kalangan ulama dan kaum pamong praja di Aceh. Kalangan ulama menuding uleebalang hanya menjadi boneka penjajah. Puncaknya adalah meletusnya peristiwa Perang Cumbok.

Van Dijk mencatat, menjelang revolusi Darul Islam 1953, perang dingin di antara keduanya sudah terlihat. Pada 8 April 1951, kaum uleebalang membentuk Badan Keinsjafan Rakjat (BKR). Secara resmi lembaga ini bertujuan menegakkan pemerintahan yang bersih. Tapi, melihat statemen-statemen yang dikeluarkannya, jelas badan ini bertujuan menggugat PUSA.

Badan Keinsjafan, misalnya, meminta pemerintah pusat membersihkan panitia Pemilu 1955 dari “anasir-anasir” PUSA. Kunjungan pejabat Jakarta ke Aceh masa itu kerap disambut oleh demonstrasi pendukung keduanya. Salah satu poster yang dibentangkan BKR misalnya berbunyi, “Teungku Daud Beureueh Pengisap Darah Rakyat’,” tulis Van Dijk.

Van Dijk malah menuding gerakan PUSA tak independen. Persenjataan PUSA ketika bertempur, misalnya, tak lain berasal dari Jepang. Tapi tudingan ini dibantah M Nur El-Ibrahimy. Menurutnya, mereka berperang dengan menggunakan sisa-sisa senjata milik Jepang yang disita rakyat. Menurut El-Ibrahimy, serangan kepada Beureueh dan PUSA memang beragam. Tak hanya itu, gerakan kepanduan milik PUSA, Kasysyafatul Islam, pernah disebut sebut menerima bantuan 4.000 pakaian dan Borsumij, sebuah perusahaan Belanda.



“Bagaimana masuk akal kami menerima sumbangan dari musuh?” tulis El-Ibrahimy dalam buku Teungku Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh.

Pemberontakan Daud Beureueh berlarut-larut sebagian pimpinan DI,TII menjalin kontak dengan pusat dan turun gunung, sementara itu rakyat lelah oleh perang. Pada 1961, ia menyerahkan diri kembali ke pangkuan Republik, selepas menjalani pemberontakan yang panjang.



Dalam surat menyuratnya dengan Kolonel M. Jassin, Panglima Kodam I Iskandar Muda, yang diutus untuk membujuk Beureueh, ia menyatakan kesediaannya untuk turun gunung dengan lebih dulu diberi kesempatan bermusyawarah dengan kalangan ulama, Ia bukan lagi pejabat, bukan pemimpin pemberontak, tapi pengaruhnya tak menyusut banyak.

Awal Mei 1978, ia bahkan diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah Orde Baru untuk mencegah karismanya menggelorakan perlawanan rakyat Aceh. Di Jakarta, meski dipinjami kendaraan pribadi dan biaya hidupnya ditanggung pemerintah, Beureueh menderita. Kesehatannya merosot tajam. “Tidak ada penyakit yang serius yang diidap Teungku Baud kecuali penyakit rindu kampung halaman,” kata El-Ibrahimy.



Tapi tutup usia di tanah Aceh pada 1987. Napasnya berhenti hanya dua tahun sebelum pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) —masa yang membuat luka di Tanah Rencong kembali berduka.

Aceh Merdeka, Hasan Tiro dan Sebuah Tafsir Sejarah

HASAN Tiro muda pada suatu hari pernah mengeluh sambil menangis kepada ibunya. Ia mengaku setiap hari selalu terlambat sampai di sekolah karena orang-orang yang ditemuinya di jalan selalu mencium tangannya. 

"Bila saya lewat, orang-orang yang duduk akan berdiri dan yang naik sepeda akan turun dari sepedanya untuk mencium tangan saya," katanya sambil menangis pada ibunya. 

Sang Ibu, seorang perempuan Aceh yang sabar, menjawab bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu bukan untuk mengganggunya. 

"Itu karena mereka menghormati kita," kata sang Ibu.

Hasan Muhammad di Tiro, adalah legenda. Kisah masa kecil itu ditulis Presiden National Liberation Front of Acheh Sumatra (NLFAS), sebuah organisasi yang yang biasa disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam catatan hariannya, The Prince of Freedom: The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro.

Ada kesan romantis dalam kisah itu. Hasan Tiro, tokoh besar di balik Gerakan Aceh Merdeka, adalah pria yang menikmati romantika perjuangan dan menikmati penghargaan orang pada dirinya.

Setelah mendeklarasikan Aceh merdeka pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro membuktikan perannya dalam upaya memerdekakan bangsa Aceh. Ia keluar-masuk hutan bersama pasukannya pada 1976-1979 untuk melawan pemerintah Indonesia. Pada 1979, karena serangan tentara Indonesia yang tak tertahan, ia mengungsi ke berbagai negara, sebelum akhirnya menetap di Stockholm, Swedia.

Setelah isu Aceh merdeka kembali menjadi sorotan menyusul jatuhnya Soeharto, organisasinya muncul ke pentas internasional. Kesepakatan Jenewa tentang "Jeda Kemanusiaan" antara Indonesia dan GAM 12 Mei 2000 lalu, bagi sebagian kalangan, dinilai telah mengangkat posisi GAM di mata internasional.

Hasan Tiro bersama Ibu

Hasan Tiro punya modal untuk menghargai dirinya. Selain karena perjuangannya itu, juga karena ia adalah keturunan ketiga Teungku Syeh Muhammad Saman di Tiro. Hasan dilahirkan di Pidie, Aceh. Ia adalah anak kedua pasangan Teungku Pocut Fatimah dan Teungku Muhammad Hasan.

Teungku Pocut adalah cucu perempuan Teungku Muhammad Saman di Tiro. Karena posisinya sebagai keturunan Teungku Saman di Tiro itulah ia memegang kendali Gerakan Aceh Merdeka. "Darah biru" itu kemudian diperkaya dengan ilmu hukum internasional yang ditimbanya di Universitas Colombia, Amerika Serikat, sampai meraih gelar doktor.

Kepemimpinan dalam birokrasi Aceh merdeka merupakan sebuah takhta yang turun-temurun. Ceritanya berawal dari wafatnya Sultan Muhammad Daud Shah, sultan Kerajaan Iskandar Muda yang terakhir, pada 1874, karena berperang melawan Belanda.



Ketika itu Belanda memang di atas angin. Setelah berpuluh tahun tak mampu menguasai Aceh, pada 25 Desember 1873 pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van Sweiten berhasil mencaplok Aceh dan menjadikannya koloni.

Di dalam kesultanan sendiri terjadi masalah karena anak sultan yang seharusnya menggantikan Muhammad Daud Shah baru berusia 12 tahun. Suksesi macet. Di tengah gentingnya suasana perang, kekuasaan lalu diserahkan ke Teungku Muhammad Saman di Tiro sebagai wali negara sekaligus panglima perang.

Dari Teungku Saman inilah perjuangan dan kekuasaan berlanjut secara turun-temurun. Ketika Teungku Saman wafat pada 1891, posisinya digantikan oleh anak laki-lakinya, Teungku Muhammad Amin. Saat Muhammad Amin gugur, ia digantikan oleh adiknya, Teungku Bed Ubaidillah.



Anak Muhammad Saman yang terakhir memimpin peperangan sebagai wali negara adalah Teungku Muhammad Ali Zainul Abidin. Ketika belakangan Ali Zainul wafat, ia diganti oleh keponakannya, Teungku Ma'at di Tiro. Yang terakhir ini juga tewas dalam peperangan pada 1911 (lihat silsilah keluarga Tiro).

Pasukan GAM terima pelatihan di Libya

Setelah itu, suksesi dalam klan Tiro mandek. Aceh bergumul dalam persoalan apakah akan menjadi bagian dari Indonesia atau berdiri sebagai negeri yang merdeka. Deklarasi untuk mendefinisikan posisi Aceh ini datang silih berganti, mulai dari diproklamasikannya Negara Islam Aceh oleh Daud Beureuh pada 1953, Republik Persatuan Indonesia pada 1960, sampai Republik Islam Aceh (RIA) pada 1961.

Baru pada 1976 Hasan Tiro, wali negara dari klan Tiro terakhir, muncul. Ia menghidupkan kembali ide Aceh yang sepenuhnya terpisah dari Indonesia. Pada tahun itu ia datang kembali ke Aceh setelah selama 25 tahun meninggalkannya. Di Aceh, sejumlah tokoh yang sebelumnya telah lama bergerilya melawan tentara Indonesia, seperti Daud Paneuk dan Teungku Haji Ilyas Leubee, menyambut kedatangan sang pemimpin.

Dalam Unfinished Diary, Tiro menggambarkan betapa hangat sambutan itu dan betapa dielu-elukannya dia sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu. 

"Ketika melintasi sungai, mereka bahkan tidak mengizinkan kaki saya basah oleh air. Mereka selalu membopong saya saat pasukan kami melintasi sungai," ujar Tiro.

Foto Dokumenter: Kembalinya Hasan ke Aceh 1976

Hasan Tiro memang berhasil menghidupkan kembali kepemimpinan dinasti Tiro dalam sejarah Aceh. Tapi sejarah, bagaimanapun, selalu melahirkan tafsir, pertanyaan, juga kritik. Pola suksesi ala kesultanan, misalnya, bagaimanapun menyisakan satu persoalan besar: bagaimana proses check and balance bisa diterapkan dan bagaimana aspirasi politik rakyat bisa diserap dalam sebuah sistem yang monolitik?

Lebih jauh, sebagian orang meragukan proses pengalihan kekuasaan dari Sultan Muhammad Daud Shah kepada Teungku Muhammad Saman di Tiro itu merupakan pengalihan kekuasaan yang multak. Husaini Hasan, tokoh Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM), sebuah sayap lain dari GAM Hasan Tiro, berpendapat yang terjadi saat itu sebetulnya adalah pengalihan kekuasaan sementara saja. Artinya, secara administratif, sebagai wali negara, klan Tiro suatu saat mesti mengembalikan kekuasaan itu ke Kesultanan Iskandar Muda.

Menurut Isa Sulaiman, sejarawan dari Universitas Syiah Kuala, yang terjadi saat itu memang bukan penyerahan kedaulatan, melainkan pemberian semacam surat keputusan yang disebut sarakata. Sarkata itu memberi hak kepada Muhammad Saman untuk memimpin pasukan dan mengumpulkan uang guna membiayai angkatan perang. Selain kepada Muhammad Saman, sarakata juga diberikan kepada Teuku Umar untuk mengurus potensi maritim dan kelautan. 

"Jadi, tidak ada penyerahan kedaulatan," kata Isa.

Jadi, apakah pengambilalihan itu tidak sah? Di mata sosiolog Universitas Syiah Kuala, Otto Syamsuddin Ishak, persoalannya bukan sah atau tidak sah. Masalahnya adalah secara psikologis ketika itu Aceh membutuhkan pemimpin. Teungku Muhammad Saman mengambil risiko sebagai pemimpin itu dan peran Kesultanan Iskandar Muda faktanya surut, seiring dengan terbunuhnya rajanya yang terakhir.

Dengan sudut pandang itu pulalah Otto menilai pertanyaan mengapa Hasan Tiro yang menjadi wali negara terakhir dan bukan abangnya, yakni Teungku Zainul Abidin, juga sama tidak relevannya. 

"Kepala negara di sini jangan dipahami dalam konteks politik normal, tapi dalam konteks konflik yang berkelanjutan," kata Otto.

Dengan sudut padang ini, harapan terhadap suksesi yang demokratis dalam kepemimpinan Aceh merdeka memang masih terlalu jauh. Pengalihan kekuasaan nyatanya memang baru dilandasi oleh kebutuhan atas pemimpin sesaat dan kebutuhan itu difasilitasi oleh sistem kesultanan yang melembaga.

Demikianlah, Hasan Tiro akhirnya memimpin Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976. Dalam artikel-artikelnya yang ditulis setelah kepergiannya dari Aceh pada 1979, ia berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia adalah sebuah pemerintahan ilegal.

Dalam artikel berjudul The Legal Status of Acheh Sumatra under International Law yang ditulisnya pada 1980, ia menggugat penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949 sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kedaulatan, menurut Hasan Tiro, dimiliki oleh bangsa Aceh dan bukan Indonesia. Hasan menandai 1949 sebagai tahun dimulainya penjajahan Indonesia/Jawa terhadap Aceh.

Tafsir sejarah oleh Hasan Tiro ini sempat digugat. Ibrahim Alfian, misalnya, sejarawan Aceh dari UGM, berpendapat bahwa menyerahnya Aceh ke Belanda pada 1873 membuktikan bahwa Aceh telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda. Wilayah Belanda inilah yang menjadi basis penentuan wilayah Indonesia dalam sidang KMB. 

"Wilayah Indonesia adalah wilayah Pax Nederlandica dan ini diakui secara internasional," kata Alfian.

Tapi Hasan Tiro berkeras. Menurut dia, seperti yang dituturkannya kepada wartawan televisi Belanda dalam sebuah wawancara pada 1996, mestinya kepada rakyat Aceh diberlakukan pemilihan umum sebelum keputusan KMB itu diketuk.

Sikap keras Hasan Tiro dalam menolak Indonesia ini sebenarnya berbeda dengan sikapnya pada era sebelumnya. Sebelum berangkat ke Amerika pada 1950, dia terlibat aktif dalam berbagai organisasi keindonesiaan. Ia, misalnya, bersama abangnya, Zainul Abidin, pernah aktif dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Hasan bahkan pernah menjabat Ketua Muda PRI di Pidie pada 1945.

Ketika Wakil Perdana Menteri II dijabat Syafruddin Prawiranegara, Hasan pernah menjadi stafnya. Atas jasa Syafruddin jugalah Hasan mendapat beasiswa Colombo Plan ke Amerika. "Malah sambil kuliah dia diperbantukan sebagai staf penerangan Kedutaan Besar Indonesia di PBB, " kata Isa Sulaiman. Artinya, pada suatu periode Hasan pernah menaruh harapan pada Indonesia.

Setelah pecah pemberontakan DI/TII, sikap Tiro mengeras. Dari Amerika, pada 9 September 1954, Hasan Tiro pernah memperingatkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo agar menghentikan serangan bersenjata kepada aktivis DI/TII di Aceh. Hasan belakangan juga terlibat dalam Republik Persatuan Indonesia, sebuah "federasi" 10 daerah di Sulawesi, Sumatra, dan Maluku sebagai perlawan terhadap pemerintahan Sukarno yang sentralistis.

Barulah pada Januari 1965, Hasan menggagaskan ide Negara Aceh Sumatra Merdeka. "Jadi, apa yang dilakukannya dengan memproklamasikan Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 hanyalah kristalisasi dari ide yang sudah disosialkannya sejak 1965," kata Isa Sulaiman.

Ide Aceh Sumatra diambil Tiro dari wilayah Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa jayanya kerajaan ini memang pernah sampai menguasai Lampung, Bengkulu, dan sebagian wilayah Malaysia. Dengan kata lain, pembebasan yang ingin dilakukan oleh GAM adalah pembebasan terhadap seluruh Sumatra.

Lalu tidakkah gagasan ini berarti penjajahan baru terhadap bangsa-bangsa lain di Sumatra? Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan GAM, menolaknya. Menurut Zaini, jika saatnya nanti Aceh merdeka, GAM akan memberikan kebebasan kepada bangsa lain untuk menentukan sikap. GAM memandang alternatif yang terbaik adalah menjadikan kawasan lain di Sumatra sebagai federasi Aceh.

Jikapun kawasan lain menolak, tidak apa-apa. Jadi, dengan kata lain, GAM bisa menerima wilayah Aceh seperti yang ditunjukkan dalam peta Provinsi Aceh sekarang. Wilayah Aceh Sumatra merdeka tampaknya bukan harga mati. 

Husaini Hasan bahkan mengatakan, ketika digagas dulu, kata Sumatra dipakai lebih sebagai identifikasi terhadap pulau tempat Aceh berada. Dengan gagasan-gagasan itulah GAM tumbuh. Bertahun-tahun tanpa pernah bisa dipatahkan sampai benar-benar tumpas. Dan Aceh telah damai.

Sumber; Majalah Tempo Interaktif 12 Juni 2000.

Cerita Daud Beureueh Dibius dan Dibawa Paksa

Mereka lalu memegangi kaki dan tangan Daud Beureueh. Salah satunya sigap menyuntikkan obat bius. Tapi, karena sang Teungku keras memberontak, jarum suntik pun patah.

RUMAH itu besar, juga megah. Letaknya di sebuah jalan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Pagarnya putih dengan gerbang besi yang selalu mengatup. Halamannya luas dengan bunga yang bermekar-mekar. Di ruang tengah ada televisi besar, tapi jarang dinyalakan, ditemani sebuah radio transistor. Seperti sebuah kuburan besar, rumah itu senyap siang malam.

Penghuninya adalah seorang pria yang sudah uzur yang kesepian. Dialah Teungku Daud Beureueh, tokoh pergerakan kemerdekaan Aceh yang namanya melegenda itu. Abu Daud, begitu ia biasa disapa, "disimpan" di bangunan itu dari tahun 1978 hingga 1982. Tadinya Daud adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia.

Pernah pula ia menjadi Gubernur Aceh. Tapi ia lalu merasa disepelekan Jakarta, sewaktu daerah kelahirannya itu dilebur dengan Sumatera Utara pada 1953, dalam periode Perdana Menteri Mohammad Natsir. Penggabungan itu secara tak sopan memecat sang Teungku dari jabatannya-sesuatu yang bukan saja amat menghina Daud Beureueh, tapi juga melukai hati kebanyakan orang Aceh.

Dan luka kian menganga ketika rakyat menganggap para petinggi Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh saat itu berhaluan kekiri-kirian. Republik pun kian terasa jauh dari Serambi Mekah.



Bagi Daud Beureueh, segala kekecewaan itu hanya punya satu jalan keluar: Merdeka. Karena itu, setelah tak lagi menjadi gubernur, dari Banda Aceh ia balik ke Kampung Usi, Kecamatan Beureunen, sekitar 15 kilometer dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie.

Sebentar saja ia telah menghimpun kekuatan, lalu memimpin perlawanan gerilya melawan serdadu Indonesia. Sembilan tahun ia berjuang habis-habisan di hutan, tapi "jalan keluar" itu tak kunjung dapat dijejakinya. Lelah berperang, pada 1962 ia lalu menerima tawaran damai pemerintah Indonesia, dan turun gunung pada tahun itu juga. 

Sebagai imbalan, Jakarta berjanji memberlakukan syariat Islam di Aceh. Dari gunung ia kembali ke kampung, dan menetap di sebuah bilik di samping masjid di desanya. Menjadi imam di situ, pengaruh Daud Beureueh kian dalam merasuk ke hati rakyat.

Profesor Nazaruddin Sjamsuddin, pakar politik yang pernah menulis buku Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam, punya cerita bagaimana rakyat amat menghormati figur karismatis itu.

Abu Daud Beureueh di rumahnya, Aceh, 1971

Pada 7 Juli 1973, Nazaruddin mewawancarai Daud Beureueh untuk kepentingan studinya. Sedang asyik-asyiknya mereka berbincang, seorang petani lewat naik sepeda. Dia baru pulang dari kebun. Ia mampir sebentar, hanya untuk mencium tangan sang Teungku, lalu memberikan enam biji ketimun yang baru dipetiknya.



Hampir tiap hari Nazaruddin melihat pemandangan itu. Ada saja warga yang datang membawa makanan dan buah-buahan ke rumah itu. Tapi berbagai pendekatan dan pemberian dari Jakarta selalu ditampiknya.

Kesepakatan damai tak kunjung melumerkan kekerasan hatinya terhadap pemerintah pusat. Abu Daud kecewa. Janji tentang syariat Islam ternyata tak pernah dipenuhi. Iming-iming itu baru terealisasi 43 tahun kemudian, melalui Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang disahkan pada 2002 silam, 16 tahun setelah Daud Beureueh wafat.



Kekecewaan itulah yang lalu diutarakannya berulang-ulang dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun Medan.

Ahmad Farhan Hamid, putra Abdul Hamid, teman seperjuangan Daud Beureueh, punya kisah menarik soal ini. Tahun 1976, saat menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Farhan pernah mengundang Daud Beureueh berceramah di kampus itu. Semula cuma diminta memberi khotbah agama, eh, Abu Daud malah masuk jauh ke wilayah politik.

"Dia juga memaki-maki pemerintah," kata Farhan.

Memang, dalam setiap ceramahnya, Abu Daud tak henti mengkritik kebijakan pemerintah. Ia merasa pembangunan di Aceh tak pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Ia menjadi saksi betapa di tanah mereka sendiri, orang Aceh cuma jadi penonton ketika Orde Baru membangun berbagai industri besar di sana. 

Hasan Tiro Muda

Pada tahun 1970-an, misalnya, di Aceh Utara didirikan pabrik gas Arun. Tapi mesin industri yang menderu cepat itu hanya membuat rakyat Aceh kian tertinggal. Tak pelak, jurang itu melahirkan kembali perlawanan baru terhadap Jakarta di bawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan Tiro.

Hasan Tiro, paham betul bahwa restu Daud Beureueh amatlah penting untuk menopang gerakannya. Itu sebabnya, sekembali dari Amerika Serikat, dua kali ia bertamu ke rumah Abu Daud untuk meminta sokongan.



Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, sebagaimana pernah dituturkan langsung Daud Beureueh kepadanya, Hasan Tiro menemui sang Teungku pada akhir 1975, di rumahnya di Beureunuen, Aceh.

Dalam pertemuan itu Hasan Tiro penuh semangat menjelaskan isi dan strategi perjuangannya. Tapi Daud tak peduli dengan segala siasat itu, Ia malah bertanya.

"Apa dasarmu membentuk Aceh merdeka?" Hasan tersentak mendengar pertanyaan itu. Belum lagi dijawab, Daud Beureueh sudah menukas sembari menatap tajam.

"Kalau dasarnya Islam, silakan. Saya mendukung."

Setelah terdiam sejenak, Hasan Tiro menjawab, "Untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Selama bergabung dengan Republik, Aceh tak mungkin makmur. Jadi, harus berdiri sendiri."

Bukannya memuji, Daud Beureueh malah geleng-geleng kepala dan menarik napas panjang.

"Apa dasarmu sebenarnya?" ia kembali bertanya penuh selidik. Kembali, Hasan Tiro tercenung. "Aceh, kata Daud, butuh menjadi Islam, bukan merdeka."

"Apa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah kalau dasarnya bukan Islam," kata Nazaruddin mengutip Daud.

Hasan Tiro tak patah arang. Ia terus meyakinkan Daud Beureueh bahwa orang Aceh memang memerlukan kemerdekaan. Setelah sejam mereka bicara, akhirnya Daud mengangguk memberi restu. Hasan Tiro langsung bergerak cepat.

Kemerdekaan Aceh diproklamasikan pada 4 Desember 1976. Jakarta berang dan segera mengirim pasukan. Dalam sekejap pasukan Hasan Tiro terdesak, lalu bergerilya di gunung dan hutan. Namun para petinggi Republik paham betul, roh perlawanan Aceh yang sesungguhnya ada dalam diri Daud Beureueh.

Keputusan pun diambil. Legenda hidup itu harus diceraikan dari gemuruh pemberontakan Hasan Tiro. Sebuah tim khusus lalu dikirim ke Aceh untuk membawa Daud Beureueh ke Jakarta, pada 1 Mei 1978.

Sjafrie Sjamsoeddin (kanan)

Dipimpin oleh Sjafrie Sjamsoeddin-Kepala Dinas Penerangan TNI-para utusan tiba di kediaman Abu Daud tak lama seusai salat subuh.

Dikisahkan Nur Ibrahimy, menantu Daud Beureueh, tim Sjafrie meminta kesediaan sang Teungku untuk ikut bersama mereka ke Jakarta.

"Kami diperintahkan membawa Abu Daud ke Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi Komando Jihad," kata salah seorang anggota rombongan itu.

Peristiwa ini disaksikan langsung Teungku Nya'Aisah, istri ketiga Daud Beureueh. Karena sudah tua, sakit-sakitan pula, Daud Beureueh berkeberatan dibawa ke ibu kota Republik.



Dengan santun ia menjawab, "Maaf, bukannya tidak bersedia, saya ini sudah uzur. Saya mau bersaksi di sini saja." Tapi tim Sjafrie berkeras.

Masih menurut Nur Ibrahimy, mereka lalu memegangi kaki dan tangan Daud Beureueh. Salah satunya sigap menyuntikkan obat bius. Tapi, karena sang Teungku keras memberontak, jarum suntik pun patah.

M. Nur El-Ibrahimy, menantu Abu Beureueh

"Darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud," kata Nur.



Daud Beureueh yang sudah terkulai lemas lalu dilarikan dengan jip menuju helikopter yang sudah disiagakan. Ia pun dibawa ke Medan, lalu ke Jakarta.

Menurut Nur Ibrahimy, alasan menjadi saksi dalam perkara Komando Jihad itu cuma dalih untuk membawa paksa Abu Daud keluar dari tanah Aceh. Sjafrie Sjamsoeddin mengakui memang dialah yang memimpin tim untuk "mengambil" Daud Beureueh.

"Ya, kami yang menjemput beliau," ujarnya. Tapi, menurut versi Sjafrie, ketika itu Abu Daud tak sempat melawan, juga tak ada kekerasan berarti, karena obat bius yang disuntikkan cepat bekerja.

Jenderal bekas Panglima Kodam Jaya itu mengungkapkan penjemputan pemimpin karismatik Aceh ini memang dilandasi kekhawatiran bahwa Daud Beureueh akan kembali naik gunung menyokong Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sedang sengit-sengitnya digelorakan Hasan Tiro.

Saat itu perlawanan gerilya Hasan Tiro memang telah merasuki sebagian rakyat Aceh. Dari hutan, mereka gencar menyerang sejumlah fasilitas pemerintah dan perusahaan asing yang beroperasi di Aceh.



Pada awal 1978, misalnya, pasukan Tiro bahkan berhasil menerobos masuk ke pabrik LNG Arun di Aceh Utara. Serangan itu menewaskan seorang pekerja warga Amerika. Namun, di mata Nur Ibrahimy, ketakutan pemerintah pusat itu kelewat berlebihan.

Menurut dia, Abu Daud tak pernah sepenuhnya menyetujui gerakan kemerdekaan versi Hasan Tiro itu. Sebabnya, "GAM ini bersifat sekuler dan meski kurang Islami." 

Di Jakarta, mulanya Daud Beureueh tinggal di rumah menantunya, Muhammadiyah Haji, di Jalan Tomang, Jakarta Barat. Tapi tak berapa lama kemudian pemerintah lalu mengontrak sebuah rumah, persis di samping kediaman sang menantu. Bangunannya besar, megah, tapi sepi. Di situlah kemudian Abu Daud harus menetap seorang diri. Keperluan ia makan diurus anak dan menantunya.

"Tiap hari saya dan istri bawa makanan ke rumahnya," kata Nur mengenang. Opor ayam dan ilieh alias belut goreng ala Aceh adalah makanan kesukaan Teungku Daud.

Abu Beureueh

Untunglah, masih ada yang menghibur hatinya. Daud Beureueh selalu berseri-seri saat orang Aceh di Jakarta datang mengunjunginya. Atau juga kala ia berceramah di masjid dan menghadiri acara diskusi, meski dalam lingkup yang sangat terbatas. Di Jakarta, ruang gerak Daud Beureueh jelas tak lagi leluasa. Aparat keamanan terus mengintainya. Pemerintah cemas, siapa tahu di antara tetamu itu menyusup seorang gerilyawan Aceh.

Menurut Nur Ibrahimy, aparat intel, baik dari kepolisian maupun militer, saban hari mengawasi rumah kontrakan di Tomang itu, juga ketat menguntit ke mana pun Daud Beureueh melangkah. Karena itulah, Abu Daud sendiri menyebut kediaman megahnya di Tomang itu sebagai "sangkar emas pemerintah Indonesia".

Dikungkung begitu, lama-kelamaan tergerogoti juga kesehatan Daud Beureueh. Beberapa kali ia jatuh sakit, dirongrong diabetes dan paru-paru basah. Berkali-kali ia minta pulang ke Aceh. Tapi baru pada 1982, saat kondisi kesehatannya terus merosot, pemerintah mengabulkannya.

Dokumentasi TEMPO

Di Aceh, ia kembali menempati bilik di samping masjid di kampung kelahirannya. Tapi sakitnya kian parah. Tahun 1985, ia terjatuh dari ranjang. Engsel pinggulnya cedera berat, dan ia tak sanggup lagi berdiri. Walau begitu, semangatnya tak pernah pudar. 

Dalam keadaan selalu terbaring di tempat tidur ia tetap menerima tamu dari berbagai kalangan: pejabat pemerintah, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, atau petani yang sekadar ingin mencium tangannya. 

Sikap kritisnya terhadap pemerintah pusat pun tak lumer. Berkali-kali dia mengirim surat ke Presiden Soeharto, mengingatkan kian merebaknya kemerosotan moral di Serambi Mekah. Ia baru menyerah ketika ajal datang menjemput.

Rabu, 10 Juni 1987, Abu Daud menutup mata, dalam usia 89 tahun. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karangan bunga dan kawat khusus duka cita. Jasad Teungku Daud Beureueh, bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh, dimakamkan di bawah pohon mangga di pekarangan Masjid Baitul A'la lil Mujahidin di Beureunuen, sebagaimana yang ia minta.

[ Kutipan dari Majalah Tempo, 18 Agustus 2003 ]