Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai masuk perangkap dunia barat yang cenderung anti-Islam.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pemblokiran situs Islam online yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir situs Islam online bagian dari perangkap dunia barat.
"Jadi kalau sampai basisnya adalah Islam maka kita sudah masuk perangkap negara-negara tersebut. Jadi kita sudah mengamini teori mereka bahwa terorisme itu adalah Islam," ujar Tantowi di Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Yang pertama, kata dia, pemerintah bisa dihadapkan dengan tuduhan memberangus kebebasan berekspresi.
"Jadi perlu ada studi yang sangat matang dan mendalam dalam situs-situs tersebut," ujar Tantowi di Komisi I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Politikus Golkar ini, pemblokiran situs Islam tersebut juga dapat merenggut hak rakyat untuk mendapatkan informasi.
"Lalu yang ketiga, pemblokiran tersebut juga bisa disebut pelanggaran Hak Asasi Manusia. Itulah catatan kami," tandasnya.
Dia menyerukan kepada penduduk Indonesia mayoritas beragam Islam untuk menentang keras kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK tersebut.
"Kita adalah negara penduduk Islam terbesar di dunia. Kita harus berani melawan teori itu bahwa Islam bukanlah terorisme. Islam itu justru adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang dekat dengan perdamaian dan kesejukan. Itu harus ditujukan oleh kita," tandasnya.
SINDO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar