Nelayan yang Berkorban, Pemerintah yang Panen Pujian

Negara adidaya Amerika Serikat (AS) memuji Pemerintah Indonesia karena "sudah bermurah hati menampung pengungsi Rohingya".

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas nasib pengungsi Rohingya. Usai pertemuan dengan RI-2, perwakilan UNHCR berterima kasih atas bantuan Indonesia.



"Saya berterima kasih atas respon baik dari pemerintah Indonesia untuk membantu kebutuhan kemanusiaan dan setuju kebijakan pemerintah untuk saling bertanggung jawab. Membantu kebutuhan darurat pengungsi Rohingya dan untuk suatu negara berbagi tanggung jawab," kata perwakilan UNHCR Thomas Vargas selepas pertemuan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (20/5).



Vargas menyebut, UNHCR akan membantu organisasi nonpemerintah dan negara-negara yang terkait dengan pengungsi Rohingya ini. UNHCR akan bekerja secara intensif dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk menangani pengungsi Rohingya yang terus bertambah di beberapa negara Asia Tenggara.



Dipuji Amerika



Wakil menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken kepada wartawan di Pusat Kebudayaan Amerika @america, Jakarta, Rabu (20/5/2015) mengatakan langkah 'pemerintah' menyelamatkan para pengungsi yang terdampar di laut patut mendapat apresiasi yang luar biasa.



"Kami ingin mengapresiasi secara luar biasa, langkah yang sudah dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di perahu di laut. Dan membawa mereka untuk ditampung di Indonesia. Sehingga mereka dapat selamat," ujar Wakil Menteri Luar Amerika Serikat (AS) Antony J Blinken.



"Indonesia sudah menunjukkan kemurahan hati dengan menolong orang-orang ini dari bahaya yang mereka hadapi laut," tambahnya.



Hal itu disampaikan Blinken usai acara diskusi bertajuk "Civil Society, Youth Leadership and Democracy in Southeast Asia" di @america, Mal Pacific Place, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (20/5/2015).



"Kami mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Indonesia menyelamatkan orang yang ada di laut dan menampung mereka di Indonesia dan mereka bisa selamat," imbuh dia.



Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno memastikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan pengungsi asal Rohingya Myanmar.



Cari Muka



Meski sebelumnya Pemerintah melalui TNI secara tegas menolak menerima pengungsi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kamis akhirnya memerintahkan untuk menampung Rohingya sebab desakan Internasional.



"Saya perintahkan Menlu dan Polkam agar menampung semua pengungsi Rohingya tersebut," papar JK kepada para wartawan Indonesia di Tokyo (21/5/2015).



"Kita biadab kalau membiarkan mereka meninggal (di laut). Di mana naluri kemanusiaan kita?" tambahnya.



JK pun meminta semua pihak untuk menerima pengungsi tersebut, "Air Asia saja yang korban meninggal semua kita bantu, masak orang yang masih hidup ini tidak kita bantu sih?" tambahnya.



Padahal sebelumnya TNI-AL Indonesia dikecam PBB dan Organisasi HAM internasional menolak kapal berpenumpang migran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh menepi di Indonesia.

Nelayan Aceh melakukan aksi heroik dengan menarik kapal para pengungsi Rohingya dan Bangladesh dari tengah laut ke daratan Aceh

Diancam Penjara



Kalangan Aparat TNI-AL dan Polisi Air (Polair) bahkan mengancam para nelayan akan dipenjarakan jika melakukan penyelamatan Rohingya lagi.



"Dia (polisi) bilang, kami akan dipenjara jika membantu orang (rohingya) ini lagi. Tapi kami tidak peduli, karena ada anak-anak di dalamnya. Tadinya jika mereka tidak juga boleh ke darat para nelayan akan demonstrasi," ungkap Sunan, 38.



Pemerintah Aceh maupun Jakarta tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk menanggung 1.800 pengungsi Rohingya dan Bangladesh kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Selama ini para pengungsi dibiayai melalui pendanaan masyarakat.



"Ini semua bukan dari APBD, ini semua dari masyarakat," terangnya.



Masalah pengungsi dari negara lain kata Gubernur Aceh adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh hanya bisa membantu tenaga dan bantuan yang sifatnya darurat, oleh karena itu pihaknya tidak bisa mengeluarkan uang untuk membiayai hidup para pengungsi.